AKARRUMPUT.COM, Labuhanbatu – Gelombang aspirasi mahasiswa kembali menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Labuhanbatu (ULB) resmi mengumumkan aksi besar bertajuk September Hitam yang akan digelar pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini bukan sekadar gerakan seremonial, melainkan manifestasi keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan politik yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dengan membawa spanduk, poster, dan orasi, ratusan mahasiswa ULB diperkirakan akan turun ke jalan dari titik kumpul di kampus menuju gedung DPRD Labuhanbatu. Poster seruan aksi yang beredar menegaskan ajakan “Gruduk Kantor DPRD”, dengan pesan kuat agar wakil rakyat benar-benar mendengar suara mahasiswa.
Aksi ini bukan gerakan spontan. BEM ULB telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi bernomor 007/B/SIS-KAB/BEM-ULB/VIII/2025 kepada Kapolres Labuhanbatu pada 29 Agustus 2025. Surat tersebut menjadi dasar legitimasi aksi yang menegaskan bahwa gerakan mahasiswa ini sah dan terorganisir.
Dalam surat itu, BEM menuliskan tujuh tuntutan utama:
- Menolak segala bentuk politisasi sejarah untuk kepentingan elit;
- Meninjau ulang pasal-pasal bermasalah dalam RUU yang berpotensi merugikan Masyarakat;
- Menuntut transparansi pemerintah terkait hasil audit BPK;
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Anti-Korupsi;
- Menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR;
- Meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- Mendorong DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi resmi menolak tambahan gaji DPR.
Tujuh poin tersebut bukan hanya sekadar daftar tuntutan, melainkan gambaran keresahan publik yang diangkat mahasiswa.
Saat dikonfirmasi, salah satu Koordinator Aksi Eka Agustin Tanjung membenarkan keaslian surat tersebut.
“Iya benar, surat itu resmi dari BEM Universitas Labuhanbatu. Aksi akan digelar pada 1 September sesuai pemberitahuan ke Polres,” jelas Eka, Sabtu malam (30/08/2025).
Eka menambahkan, meskipun aksi dipusatkan oleh mahasiswa, pihak luar tidak dilarang untuk ikut serta. Namun, ada aturan tegas bahwa peserta nonmahasiswa tidak boleh membawa atribut organisasi atau bendera lain.
“Beberapa rekan dari luar kampus ingin bergabung, itu diperbolehkan selama tidak membawa simbol organisasi. Fokus kita tetap satu, yaitu menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Koordinasi Aksi.
Eka menegaskan bahwa isu kenaikan gaji DPR menjadi salah satu pemantik utama. Menurutnya, kebijakan itu sangat tidak pantas di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang menghadapi kesulitan ekonomi.
“Kami ingin DPRD benar-benar mendengar aspirasi rakyat. Jangan sibuk menambah tunjangan, sementara rakyat masih banyak yang kesulitan,” tegas Eka.
Aksi ini akan dipimpin oleh beberapa figur mahasiswa yakni Eka Agustin Tanjung (Presiden Mahasiswa Universitas Labuhanbatu), Septia Nanda Siregar (Gubernur Fakultas Sains dan Teknologi) dan Muhammad Febry (Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis).
Kehadiran para pemimpin organisasi mahasiswa lintas fakultas ini menandakan bahwa aksi bukan hanya inisiatif segelintir mahasiswa, melainkan representasi sikap kolektif ULB.
Nama September Hitam bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat, bulan September kerap menjadi momen penting bagi gerakan mahasiswa di Indonesia. Dari tragedi 1965, gelombang aksi reformasi, hingga berbagai peristiwa politik, September selalu menjadi bulan penuh simbol perlawanan.
BEM ULB mengadopsi istilah ini untuk menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa di Labuhanbatu sejalan dengan semangat nasional melawan ketidakadilan, menolak penyalahgunaan kekuasaan, serta menuntut transparansi pemerintahan.
Analisis mengapa tuntutan ini Krusial?
- Kenaikan Gaji DPRD
Rencana kenaikan gaji dan tunjangan DPRD dinilai ironis di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Kenaikan ini berpotensi menimbulkan jarak yang makin lebar antara wakil rakyat dengan konstituennya;
- Transparansi Audit BPK
Mahasiswa menilai laporan audit BPK sering kali tidak sampai ke publik secara detail. Padahal, hasil audit itu menyangkut penggunaan dana rakyat;
- RUU Perampasan Aset & Anti-Korupsi
Kedua RUU ini dianggap sebagai senjata hukum penting dalam pemberantasan korupsi. Lambannya pengesahan membuat publik curiga ada kepentingan politik yang menghambatnya;
- Politisasi Sejarah
Mahasiswa menolak manipulasi sejarah untuk kepentingan politik. Bagi mereka, sejarah harus menjadi cermin kebenaran, bukan alat propaganda.
Jika tuntutan mahasiswa didengar, aksi ini berpotensi menjadi momentum perubahan kebijakan di tingkat daerah. Namun, jika diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang protes meluas hingga ke kalangan masyarakat sipil lainnya. (Afdillah)
