AKARRUMPUT.COM, Labuhanbatu – Banjir bukan sekadar air yang meluap dari parit atau sungai. Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan genangan, banjir adalah kecemasan yang datang berulang. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, kekhawatiran itu kembali muncul. Aktivitas terganggu, lingkungan terendam, bahkan rasa aman di rumah sendiri bisa berubah menjadi kegelisahan.
Persoalan itulah yang menjadi perhatian Bupati Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.K.M. Menjelang penghujung tahun, ketika curah hujan berpotensi meningkat, Maya memilih melihat langsung kondisi wilayah yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Kamis (05/11/2026), Bupati Labuhanbatu tersebut menyusuri sejumlah titik rawan banjir. Siringo-ringo, Baldes, dan Aek Tapa menjadi lokasi yang dikunjungi. Bukan sekadar agenda peninjauan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengenali persoalan dari dekat sekaligus mencari langkah penanganan yang tepat.
Di balik setiap saluran air yang tersumbat, aliran sungai yang membutuhkan perhatian, dan kawasan yang berpotensi tergenang, terdapat kepentingan masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
Banjir memang sering kali terlihat sebagai persoalan alam. Namun, penanganannya membutuhkan perencanaan, koordinasi, infrastruktur yang memadai, serta keterlibatan masyarakat.
Melihat Persoalan dari Dekat, Bukan Sekadar Menerima Laporan
Dalam peninjauan tersebut, Bupati Maya didampingi sejumlah pejabat dan unsur teknis. Mereka terdiri dari Asisten II, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPBD, Camat Rantau Utara, serta Camat Rantau Selatan.
Turut hadir Ir. Indra Sakti Harahap, S.T., M.Si., selaku Kepala UPTD Pengairan Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang mencakup wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
Kehadiran jajaran lintas perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir membutuhkan penanganan bersama. Sebab, persoalan drainase perkotaan dan aliran sungai tidak selalu berada dalam satu kewenangan pemerintahan.
Di lapangan, pemerintah perlu mengetahui bagian mana yang membutuhkan normalisasi, bagaimana kondisi saluran air, serta langkah teknis apa yang memungkinkan untuk segera dilakukan.
Bupati Maya menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan mengenai persoalan masyarakat. Menurutnya, kondisi sebenarnya harus dilihat secara langsung agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan.
“Kami tidak ingin hanya menerima laporan. Pemerintah harus turun langsung melihat kondisi di lapangan agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat,” tegas Maya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memahami persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebuah laporan bisa memberikan gambaran awal, tetapi pengamatan langsung membantu pemerintah mengenali persoalan secara lebih menyeluruh.
Tiga Lokasi, Satu Persoalan yang Harus Dicarikan Jalan Keluar
Siringo-ringo, Baldes, dan Aek Tapa menjadi tiga lokasi yang masuk dalam perhatian pemerintah daerah.
Ketiganya memiliki persoalan yang perlu dicermati melalui pemeriksaan kondisi saluran drainase dan aliran air. Dalam konteks pencegahan banjir, kelancaran aliran air menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi potensi genangan.
Ketika saluran tidak mampu mengalirkan air secara optimal, hujan deras dapat meningkatkan risiko genangan di kawasan sekitarnya. Karena itu, normalisasi menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi hambatan aliran.
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan mengupayakan normalisasi pada sejumlah titik yang membutuhkan penanganan. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Namun, pekerjaan normalisasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai pengerukan atau pembersihan saluran. Penanganan juga membutuhkan identifikasi kondisi lapangan, perencanaan teknis, kesiapan peralatan, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, penanganan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan tidak berhenti pada tindakan sementara.
Banjir Bukan Hanya Urusan Pemerintah
Ada satu hal penting yang menjadi perhatian Bupati Maya dalam peninjauan tersebut. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, terutama warga yang bermukim di sepanjang pinggiran parit dan aliran sungai.
Maya mengimbau masyarakat agar kooperatif apabila proses normalisasi dilaksanakan. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan berjalan lancar.
“Kami berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran parit dan aliran sungai dapat mendukung proses normalisasi. Penanganan banjir membutuhkan kerja sama semua pihak demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Pesan tersebut memiliki arti penting. Sebab, persoalan banjir tidak selalu selesai hanya dengan pembangunan infrastruktur.
Kebiasaan membuang sampah ke saluran air, kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, serta penggunaan kawasan bantaran sungai yang tidak memperhatikan fungsi aliran air dapat memperbesar persoalan. Karena itu, kesadaran masyarakat harus tumbuh seiring dengan langkah pemerintah.
Pemerintah membenahi saluran, sementara masyarakat ikut menjaga agar saluran tersebut tetap berfungsi. Keduanya merupakan bagian dari upaya yang saling melengkapi.
Normalisasi yang dilakukan tanpa dukungan warga berpotensi menghadapi berbagai kendala. Sebaliknya, kepedulian masyarakat akan membantu menjaga hasil pekerjaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama.
Mencegah Lebih Baik daripada Menunggu Banjir Datang
Memasuki penghujung tahun, langkah antisipasi menjadi semakin penting. Hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan tekanan terhadap sistem drainase, terutama pada kawasan yang memiliki persoalan aliran air.
Karena itu, peninjauan yang dilakukan Bupati Maya menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah.
Penanganan banjir membutuhkan beberapa tahapan. Pemerintah harus memetakan titik rawan, memeriksa kondisi saluran, menentukan prioritas pekerjaan, serta memastikan koordinasi antarlembaga berjalan baik.
Keterlibatan UPTD Pengairan Provinsi Sumatera Utara juga menjadi bagian penting dalam koordinasi tersebut. Hal ini diperlukan agar penanganan saluran yang berada dalam kewenangan berbeda dapat berjalan secara terarah.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu membangun kebiasaan menjaga lingkungan. Membersihkan parit, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga kawasan aliran sungai merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak besar.
Upaya pencegahan memang tidak selalu terlihat seperti pembangunan fisik yang megah. Namun, pekerjaan membersihkan saluran dan memperbaiki aliran air dapat menjadi bagian penting dalam melindungi lingkungan permukiman.
Kehadiran Pemerintah Harus Berujung pada Tindakan Nyata
Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir, harapan terbesar bukan sekadar melihat pejabat datang meninjau lokasi. Mereka tentu menginginkan persoalan yang selama ini dihadapi mendapatkan penanganan nyata.
Peninjauan lapangan menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasil pengamatan diterjemahkan menjadi program kerja, menentukan prioritas lokasi, serta merealisasikan upaya normalisasi sesuai kebutuhan dan kewenangan.
Di sinilah komitmen pemerintah diuji. Sebuah kunjungan akan memiliki arti lebih besar apabila diikuti langkah konkret dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan.
Bupati Maya bersama jajaran terkait diharapkan dapat terus mengawal upaya penanganan tersebut agar masyarakat memperoleh solusi yang berkelanjutan.
Persoalan banjir memang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari. Namun, setiap langkah yang terencana, setiap saluran yang diperbaiki, dan setiap hambatan aliran yang ditangani dapat menjadi bagian dari perubahan.
Pada akhirnya, penanganan banjir bukan hanya tentang mengendalikan air ketika hujan datang. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman tanpa terus dihantui ancaman genangan.
Dari Siringo-ringo, Baldes, hingga Aek Tapa, pesan yang ingin dibangun cukup jelas persoalan banjir harus dihadapi bersama.
Pemerintah hadir untuk menyiapkan langkah penanganan. Masyarakat berperan menjaga lingkungan. Sementara koordinasi lintas instansi menjadi penguat agar solusi dapat berjalan.
Sebab, keberhasilan mengatasi banjir bukan diukur dari seberapa sering pemerintah turun ke lapangan, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat setelah persoalan itu ditangani. (Red)
