Serapan 88,36% Sebagai Modal Menata Kota dan Membangun Desa
Di sisi lain, TIM JITU juga mencermati dokumen resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/598/KPTS/2026 tentang Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Labuhanbatu TA 2025.
Dalam dokumen tersebut, realisasi belanja daerah tercatat sebesar 88,36 persen. Dari target belanja sekitar Rp1,524 triliun, realisasinya sekitar Rp1,347 triliun.
Sekretaris TIM JITU Junaidi Marpaung menjelaskan agar publik tidak salah tafsir terhadap angka 88,36 persen tersebut.
“Pertama, kita harus bedakan dua hal. WTP itu adalah opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan 88,36 persen itu adalah indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. WTP membuktikan laporannya akuntabel, 88,36 persen membuktikan belanjanya hati-hati dan efisien,” jelas Junaidi (Selasa, 22/09/2026).
Kedua, lanjut Junaidi, sisa 11,64 persen atau sekitar Rp177 miliar bukanlah kebocoran, melainkan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang sah secara regulasi.
“SiLPA ini terjadi karena beberapa faktor teknis yang sangat wajar dalam tata kelola keuangan daerah. Misalnya, efisiensi hasil lelang, dimana pagu anggaran lebih besar dari harga penawaran pemenang lelang. Ada juga faktor kehati-hatian pimpinan, dimana kegiatan yang belum siap secara regulasi atau administrasinya, lebih baik tidak dipaksakan untuk dibelanjakan agar tidak menimbulkan temuan hukum di kemudian hari,” papar Sekretaris TIM JITU.
Ketiga, terkait adanya beberapa sub-kegiatan dengan realisasi 0,00 persen di sejumlah OPD, Junaidi menyebut hal itu perlu menjadi bahan evaluasi internal, namun tidak perlu dibesar-besarkan menjadi isu kegagalan.
“Itu adalah dinamika teknis di lapangan. Bisa karena gagal tender, perubahan regulasi pusat, atau pergeseran anggaran untuk penanganan prioritas yang lebih mendesak. Yang terpenting, sisa anggaran tersebut tidak hilang, dan akan menjadi modal awal yang kuat untuk membiayai program Membangun Desa dan Menata Kota di APBD 2026,” tegas Junaidi.
