AKARRUMPUT.COM, Labuhanbatu – Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Komitmen itu ditegaskan saat Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, M.K.M., menghadiri agenda pemeriksaan akhir atau exit meeting atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Kantor Bupati Labuhanbatu, Selasa (05/05/2026). Pertemuan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim auditor BPK RI terhadap pengelolaan anggaran daerah selama tahun 2025.
Audit ini memiliki arti penting bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Pemeriksaan bukan sekadar agenda administratif tahunan. Evaluasi tersebut menjadi instrumen pengawasan yang membantu pemerintah daerah menilai kualitas pengelolaan anggaran, efektivitas belanja, serta ketepatan penggunaan dana publik.
Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyampaikan apresiasi atas profesionalisme tim pemeriksa selama bertugas di Kabupaten Labuhanbatu. Menurutnya, proses audit memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melihat lebih awal area yang masih perlu diperbaiki.
“Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh tim BPK RI. Masukan dan bimbingan selama proses pemeriksaan sangat berarti bagi kami. Kehadiran tim pemeriksa bukan hanya sebagai auditor, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujar Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG, M.K.M.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, hasil audit dinilai penting sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk pembenahan ke depan.
Menurut Bupati, objektivitas auditor sangat membantu pemerintah daerah mendeteksi potensi kelemahan secara lebih dini. Dengan begitu, langkah korektif dapat dilakukan lebih cepat sebelum berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Bupati Maya juga menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disusun tim BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Ia meminta setiap perangkat daerah tidak menunda proses perbaikan administrasi, penguatan dokumentasi, maupun pembenahan tata kelola anggaran.
“Seluruh rekomendasi yang telah disampaikan harus segera ditindaklanjuti. Pembenahan administrasi, ketepatan dokumen, dan disiplin tata kelola menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Maya Hasmita (Selasa, 05/05/2026).
Lebih jauh, ia menilai transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan itu, kata dia, tidak cukup dibangun lewat program pembangunan semata. Tata kelola yang tertib, terbuka, dan akuntabel juga harus menjadi prioritas.
“Semangat kami adalah menciptakan administrasi yang rapi demi pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan tetap kooperatif dalam setiap proses pengawasan demi kemajuan daerah,” tambahnya.
