AKARRUMPUT.COM, Labuhanbatu – Gelombang aspirasi mahasiswa Universitas Labuhanbatu (ULB) kembali menguat melalui aksi bertajuk September Hitam. Senin (01/09/2025).
Dalam aksi damai di depan Kantor DPRD Labuhanbatu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan delapan tuntutan utama yang menyoroti isu nasional dan daerah, mulai dari penolakan kenaikan gaji DPR, transparansi anggaran, hingga desakan terhadap percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset serta RUU Anti Korupsi.
Para peserta aksi damai, organisasi mahasiswa beserta elemen-elemen masyarakat
Berdasarkan dokumen resmi BEM ULB, mahasiswa meminta DPRD menyatakan sikap menolak politisasi sejarah, mengkritisi pasal bermasalah dalam RUU KUHP, serta mendukung audit terbuka oleh BPK dan KPK.
Selain itu, mereka menekankan agar tambahan tunjangan DPR dialihkan untuk program publik, serta mendesak pengawasan CSR perusahaan di Labuhanbatu agar tepat sasaran. Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, menanggapi cepat dengan mengeluarkan surat pernyataan resmi.
Dalam poin sikap DPRD, disebutkan penolakan kenaikan gaji legislatif, rekomendasi pengalihan dana tambahan ke program masyarakat, serta desakan kepada pemerintah pusat agar segera mengesahkan RUU Anti Korupsi.
DPRD juga menegaskan penolakan terhadap pengaburan sejarah untuk kepentingan elit dan mengecam pernyataan kontroversial anggota DPR RI yang memicu keresahan publik.
