AKARRUMPUT.COM, Labuhanbatu – Terbongkarnya peredaran narkotika jenis sabu dan vape mengandung cairan etomidate di dalam Lapas Kelas III Labuhan Bilik menuai kritik keras dari Ketua PWI Labuhanbatu Erni Manja Hasibuan, S.E., M.M.
Dalam wawancara eksklusif bersama AkarRumput.com, Sabtu (20/06/2026), Erni menegaskan bahwa terungkapnya kasus tersebut merupakan tamparan keras bagi sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan dan tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa.
Menurutnya, keberhasilan Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga melibatkan oknum pegawai lapas dan sejumlah warga binaan justru membuka fakta yang lebih besar, yakni lemahnya pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.
“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas Satres Narkoba Polres Labuhanbatu yang berhasil membongkar kasus ini. Namun di sisi lain, pengungkapan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan di Lapas Kelas III Labuhan Bilik,” kata Erni kepada AkarRumput.com.
Kasus tersebut mencuat setelah Satres Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil mengamankan seorang oknum pegawai lapas berinisial AI dengan sejumlah barang bukti berupa sabu, ekstasi, vape, serta cairan etomidate.
Pengembangan kasus kemudian mengarah ke dalam lapas hingga ditemukan kembali ratusan gram sabu dan sejumlah liquid etomidate yang diduga dikuasai warga binaan.
Bagi Erni, fakta tersebut menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pihak pemasyarakatan.
“Masyarakat tentu bertanya-tanya. Bagaimana barang terlarang dalam jumlah besar bisa berada di dalam lapas? Bagaimana proses masuknya? Siapa yang mengawasi? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka kepada publik,” tegas Ketua PWI Labuhanbatu.
Ketua PWI Labuhanbatu itu menilai bahwa keberadaan narkoba di dalam lapas tidak mungkin terjadi tanpa adanya celah pengawasan yang harus segera dibenahi.
Ia mengatakan, lembaga pemasyarakatan memiliki standar operasional yang ketat terkait pemeriksaan barang, pengawasan penghuni, hingga pengendalian aktivitas di dalam blok hunian. Karena itu, temuan narkoba dalam jumlah besar menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Ini bukan sekadar pelanggaran biasa. Ketika narkoba bisa beredar di dalam lapas, maka ada sistem yang harus dievaluasi. Jangan sampai lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru dicap sebagai tempat transaksi narkoba,” ujarnya.
Erni kemudian mendesak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem pengamanan Lapas Kelas III Labuhan Bilik.
Menurutnya, langkah evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana tingkat pengawasan yang berjalan selama ini.
“Kanwil Ditjenpas Sumut harus segera turun tangan. Jangan hanya melihat laporan di atas meja. Perlu ada pemeriksaan langsung terhadap seluruh sistem pengamanan yang berjalan di lapas tersebut,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Erni secara tegas meminta agar Kepala Lapas Kelas III Labuhan Bilik dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Saya meminta Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara bertindak tegas. Jika ditemukan adanya kelalaian atau lemahnya pengawasan yang menyebabkan narkoba bisa masuk dan beredar di dalam lapas, maka Kalapas harus dievaluasi dan dicopot. Jabatan itu melekat dengan tanggung jawab,” terang Erni.
Menurutnya, langkah tersebut bukan bertujuan mencari kambing hitam, melainkan bentuk tanggung jawab institusional terhadap masyarakat.
Ia menilai, setiap pimpinan memiliki kewajiban memastikan seluruh sistem berjalan sebagaimana mestinya. Ketika terjadi persoalan besar yang mencoreng citra lembaga, maka evaluasi terhadap pimpinan merupakan sesuatu yang wajar.
“Ini bukan soal pribadi. Ini soal tanggung jawab jabatan. Ketika ada persoalan besar yang menjadi perhatian publik, tentu harus ada evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas jalannya sistem tersebut,” tuturnya.
Erni juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkotika. Karena itu, seluruh lembaga negara harus menunjukkan komitmen yang sama dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba.
“Negara sedang berjuang melawan narkoba. Aparat kepolisian bekerja keras membongkar jaringan narkotika. Karena itu, jangan sampai ada lembaga yang justru menjadi titik lemah dalam upaya pemberantasan narkoba,” cetusnya.
Di akhir wawancara, Erni berharap kasus ini menjadi momentum pembenahan total di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.
“Saya berharap kasus ini tidak berhenti pada penangkapan pelaku saja. Yang lebih penting adalah memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Lapas harus kembali pada fungsi utamanya sebagai tempat pembinaan, bukan menjadi tempat peredaran narkotika,” imbuh Ketua PWI Labuhanbatu tersebut.
