Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat. Karena itu, sinkronisasi pendanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi faktor yang sangat menentukan. Ketika arus pendanaan berjalan lancar, percepatan program pembangunan dapat diwujudkan dengan lebih baik.
Bagi Kabupaten Labuhanbatu, Dana Bagi Hasil memiliki posisi strategis. Dana tersebut bukan hanya menopang belanja rutin pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Melalui rapat ini, pemerintah daerah juga memperoleh ruang untuk menyampaikan hambatan administratif yang selama ini dihadapi. Komunikasi terbuka seperti itu diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian sehingga distribusi anggaran tidak tertunda.
Pertemuan berlangsung intensif hingga sore hari. Di akhir rapat, seluruh peserta sepakat menjaga komunikasi yang solid antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Kesepahaman itu dinilai penting untuk memperkuat koordinasi pada tahap perencanaan, penyaluran, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Bupati Labuhanbatu dalam kesempatan tersebut turut didampingi oleh Ir. Hasan Heri Rambe, Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD Salman Alfarisi, Kepala Bappeda, serta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika.
Melalui langkah ini, Dana Bagi Hasil Labuhanbatu diharapkan mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan yang lebih merata, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)
