Dalam kerangka hukum nasional, perbuatan tersebut dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa:
Penyalahgunaan kewenangan jabatan yang merugikan keuangan negara dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda dalam jumlah besar.
Dalam ketentuan lain, penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi juga dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.
Selain ancaman pidana penjara, konsekuensi administratif juga dapat dijatuhkan. Mulai dari sanksi disiplin, pencopotan jabatan, hingga kewajiban pengembalian kerugian negara jika terbukti ada pelanggaran administrasi keuangan.
Penjelasan ini disampaikan sebagai gambaran hukum yang berlaku secara umum. Bukan sebagai tudingan, melainkan sebagai pengingat bahwa jabatan kepala sekolah membawa tanggung jawab hukum dan moral.
Yang sering luput dari perhatian adalah dampaknya terhadap peserta didik. Polemik Dana BOS bukan sekadar urusan laporan keuangan. Isu ini menyentuh hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat.
Ketika isu keuangan mencuat, suasana belajar mengajar berpotensi terganggu. Orang tua menjadi resah, sementara siswa ikut merasakan dampaknya.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan pers sekaligus mengatur kewajiban pemberitaan yang berimbang.
