AKARRUMPUT.COM, Jakarta – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi alternatif demokrasi di Indonesia. Sikap ini disampaikan dalam Simposium Nasional bertema “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” di Press Club Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/01/2026).
Simposium ini merespons menguatnya wacana perubahan sistem Pilkada menjelang 2026. SMSI menilai tingginya biaya politik dan maraknya praktik transaksional perlu dijawab dengan pendekatan kebijakan yang lebih rasional.
Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh dimaknai sebatas pemungutan suara langsung.
“Dalam Demokrasi Pancasila, efektivitas kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan juga menjadi ukuran utama,” ujar Prof. Yuddy.
Ia menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD pernah memberikan stabilitas kebijakan daerah. Menurutnya, pengalaman masa lalu dapat menjadi rujukan, selama dirancang ulang secara terbuka dan akuntabel.
“Model lama bisa dikaji kembali tanpa mengulang kesalahan sentralisasi,” tegasnya.
Pandangan tersebut diperkuat Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, Guru Besar Ilmu Pemerintahan STIK. Ia menyoroti lemahnya sistem kaderisasi politik saat ini.
“Masalah utama bukan langsung atau tidak langsung, tetapi kualitas rekrutmen elite politik,” katanya.
Ia menilai pemilihan melalui DPRD lebih menekankan kapasitas administratif dan efisiensi anggaran.
“Jika transparan dan diawasi publik, model ini layak dipertimbangkan,” tambahnya.
Sementara itu, Prof. Dr. Taufiqurokhman dari FISIP UMJ mengingatkan pentingnya legitimasi rakyat.
“Pilkada langsung memberi mandat kuat dari publik,” tutur Prof. Taufiq.
Namun, ia mengakui diskursus Pilkada DPRD tetap relevan untuk menekan politik uang.
“Kedaulatan rakyat harus tetap menjadi prinsip utama,” terangnya.
Melalui simposium ini, SMSI menegaskan komitmennya mendorong demokrasi yang sehat, berbiaya rendah, dan sesuai nilai Pancasila. (Red)
