ABPEDNAS menilai keberadaan BPD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional dari tingkat desa. Karena itu, penguatan kapasitas anggota terus menjadi prioritas organisasi agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
Sekretaris Jenderal DPP ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, S.E., menegaskan bahwa organisasi akan terus menghadirkan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anggota BPD.
“Kami akan terus memperkuat kompetensi anggota melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak agar BPD semakin siap mendukung program-program strategis nasional di tingkat desa,” ujarnya.
Menurut Adhitya, peningkatan kapasitas anggota menjadi kebutuhan penting seiring semakin kompleksnya tantangan pembangunan desa. Selain memahami regulasi, anggota BPD juga dituntut mampu mengawal transparansi anggaran, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjaga akuntabilitas pemerintahan desa.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh pengurus dan anggota yang telah berkontribusi terhadap perkembangan organisasi.
“Pencapaian ini lahir dari kerja keras dan kebersamaan seluruh keluarga besar ABPEDNAS di seluruh Indonesia. Saya berharap semangat tersebut terus dijaga untuk memperkuat peran BPD dalam pembangunan desa,” kata Reda.
Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat juga menunjukkan tingginya kesadaran para anggota BPD terhadap pentingnya wadah organisasi sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, serta perjuangan bersama dalam memperkuat desa.
Sejumlah program penguatan kelembagaan yang dijalankan ABPEDNAS selama beberapa tahun terakhir dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan anggota. Organisasi ini juga aktif membangun sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan desa, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Organisasi ini juga berupaya mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Selain itu, penguatan kapasitas BPD dianggap penting untuk memastikan berbagai program pembangunan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, pembangunan desa diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi warga.
